JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlagga Hartarto menegaskan partai yang ia pimpin menolak revisi UU Pemilu Nomor 7/2017. Partai Golkar menyatakan mendukung agar penyelenggarakan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar pada 2024 mendatang. Berbarengan dengan Pileg dan Pilpres.
"Partai Golkar mendukung untuk tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 7/2017 dengan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024," ujar Airlangga dalam penutupan Rakernas Golkar, Sabtu (6/3).
Airlangga menambahkan saat ini pemerintah membutuhkan kritik untuk membangun Penyampaiannya juga dijamin dalam dalam konstitusi.
"Kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan yang demokratis dan dijamin dalam konstitusi kita," katanya.
Tetapi, kata dia, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh dilakukan dengan cara yang negatif. Dia mencontohkan mulai dari menggunakan isu politik identitas hingga penyebar kabar bohong yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.
"Namun kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan penggunaan isu politik identitas, radikalisme yang berbasis pada paham keagamaan yang sempit, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong yang mengandung unsur-unsur provokasi dan hasutan," ungkapnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bindang Perekonomian ini juga mendorong agar penegak hukum meningkatkan sinergi dalam pemberantasan korupsi.
"Partai Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
"Partai Golkar mendukung untuk tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 7/2017 dengan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024," ujar Airlangga dalam penutupan Rakernas Golkar, Sabtu (6/3).
Airlangga menambahkan saat ini pemerintah membutuhkan kritik untuk membangun Penyampaiannya juga dijamin dalam dalam konstitusi.
"Kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan yang demokratis dan dijamin dalam konstitusi kita," katanya.
Tetapi, kata dia, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh dilakukan dengan cara yang negatif. Dia mencontohkan mulai dari menggunakan isu politik identitas hingga penyebar kabar bohong yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.
"Namun kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan penggunaan isu politik identitas, radikalisme yang berbasis pada paham keagamaan yang sempit, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong yang mengandung unsur-unsur provokasi dan hasutan," ungkapnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bindang Perekonomian ini juga mendorong agar penegak hukum meningkatkan sinergi dalam pemberantasan korupsi.
"Partai Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
